bab 4 : Tanggung jawab dan delegasi

Bab IV :

Tanggung Jawab dan Delegasi

Apakah Tanggung Jawab itu ?

                Setiap bagian atau departemen yang telah dibentuk atau ditentukan serta dihubungkan melalui garis-garis kewenangan maupun garis perintah memiliki satu konsekuensi penting dalam sebuah organisasi.

                Jika seseorang diposisikan dalam suatu bagian atau departemen tertentu tidak hanya diberikan kewenangan namun juga tanggung jawab.

                Jika kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, tanggung jawab justru memberikan arah untuk apa dan kemana semestinya kekuasaan itu dipergunakan.

                Dengan kata lain, tanggung jawab mengingatkan orang untuk tidak saja mempergunakan kewenangan yang dimilikinya tetapi melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubungan dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya.

Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab
( DELEGATION )

o  Narasi :

                Adakalanya seseorang yang berada di suatu posisi memiliki berbagai keterbatasan dalam melakukan suatu pekerjaan. Keterbatasan ini dapat dilihat dari segi ketersediaan waktu pengerjaan, jumlah pekerjaan, keahlian yang dimiliki maupun berbagai faktor lainnya.

                Jika keterbatasan ini tidak dapat ditanggulangi olehnya justru akan memperburuk kinerja organisasi.

Apakah prinsip dasar pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab itu ?

o  Proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi (menurut mekanisme tertentu dalam organisasi) dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi.

Manfaat Pelimpahan Wewenang

1. Memungkinkan sub bagian/bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru.
2. Mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal.
3. Penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat karena diberikan kepada orang yang benar dan bertanggung jawab.

Kunci Pokok
Agar pelimpahan wewenang efektif !

1. Kepercayaan manajer terhadap bawahan dalam melimpahkan wewenang perlu diiringi dengan pemberian kebebasan kepada bawahan untuk menjalankan kewenangannya menurut caranya sendiri.
2. Adanya komunikasi yang terbuka antara manajer dan bawahan.
3. Kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan dari setiap pekerjaan dan kemampuan bawahan.

Menurut Stoner, prinsip klasik mengenai dasar pelimpahan wewenang menjadi efektif !

1. Prinsip Skalar (Scalar Principle), merujuk kepada pedoman bahwa dalam sebuah proses pendelegasian atau pelimpahan wewenang harus ada garis wewenang yang jelas dari hierarki yang tertinggi hingga terendah.
2. Prinsip Kesatuan Perintah (Unity of Command), merujuk pada pandangan bahwa setiap bawahan semestinya melapor atau mempertanggungjawabkan hanya kepada satu atasan yang memberikan kewenangan kepadanya.
3. Tanggung Jawab, kewenangan dan pertanggungjawaban, prinsip ini beranggapan bahwa pelimpahan wewenang dilakukan untuk memperjelas siapa yang akan bertanggungjawab atas suatu pekerjaan dan dengan kewenangan seperti apa.

Mengapa Manajer, Gagal mendelegasikan ????

1. Manager merasa lebih bila mereka tetap mempertahankan hak pembuat keputusan.
2. Manager tidak bersedia menghadapi resiko bahwa bawahan akan melaksanakan wewenangnya dengan salah dan gagal.
3. Manager kurang mempunyai kepercayaan akan kemampuan bawahannya.
4. Manager merasa bahwa bawahan lebih senang tidak mempunyai hak pembuatan keputusan yang luas.
5. Manager takut tersaingi bawahannya atau manager sama sekali tidak mempunyai kemampuan managerial untuk mendelegasikan tugasnya.

Tindakan agar pelimpahan wewenang berjalan efektif !!

1. Penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan.
2. Penentuan Orang yang layak menerima delegasi
3. Penyediaan sumber daya yang dibutuhkan
4. Pelimpahan tugas yang akan diberikan
5. Intervensi pada saat diperlukan.

Sentralisasi dan Desentralisasi dalam Pengorganisasian….!!

o  Sentralisai :

                Pemusatan Kekuasaan dan Wewenang pada hierarki atas dari suatu organisasi.

o  Desentralisasi :

                Perlu adanya pembagian porsi dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan yang menyangkut dengan cara bagaimana organisasi akan dijalankan.